Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Hj. Nia Kurniati, SH., M.Si dan jajaran menerima kunjungan kerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi  Jawa Barat, Setiaji, S.T, M.Si.

Dalam kesempatan tersebut, Nia dan jajaran memaparkan berbagai program prioritas dan capaian yang telah diraih Diskominfo Kabupaten  Tasikmalaya.

Selain itu, dilakukan sesi diskusi antara dua lembaga tersebut terkait berbagai isu dalam bidang komunikasi dan informatika. Dilanjutkan dengan peninjauan ke ruang data center milik Kabupaten Tasikmalaya.

 

 

APEL PAGI ASN DISKOMINFO SETELAH LIBUR IDUL FITRI

Written by Super Admin Read 40 times Published in Berita

Para Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya mengikuti apel pagi gabungan setelah cuti bersama hari raya Idul Fitri 1440 Hijriyah di Halaman Sekretariat Daerah Tasikmalaya, Senin (10/06/2019). Selaku Pembina Apel yaitu Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto, S.IP. Turut menghadiri kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Drs. Iin Aminudin, M.Si, Kepala Diskominfo Kab. Tasikmalaya Hj. Nia Kurniati, SH., M.Si, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan tamu undangan lainnya.
 
Bupati menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada para peserta apel dan mengajak untuk menghadiri Halal Bihalal pada Rabu 12 Juni 2019. Ade mengatakan, ASN harus bertanggung jawab dan bekerja secara profesional serta senantiasa selalu menjaga integritas. "Saya berharap, mengimbau kepada saudara-saudara sekalian untuk bekerja lebih baik, menjaga profesionalitas, dan menjaga integritas baik secara individu maupun organisasi. Tolak ukur dari semua itu adalah kesesuaian antara target dan hasil yang dicapai. Kemudian saya mengajak saudara semua bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah SWT," tegas Bupati ketika memberikan amanat pada apel pagi tersebut. Usai apel, Bupati melakukan  musofahah bersama para peserta apel dan dilanjutkan melakukan inspeksi mendadak ke setiap SKPD.
 
Setelah apel pagi tersebut para ASN Diskominfo melakukan musafahah bersama Kepala Diskominfo dan jajaran pimpinan Diskominfo lainnya.

 

 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang diadakan di War Room Diskominfo Kab. Tasikmalaya, Selasa (18/06/2019). Sosialisasi ini dibuka oleh Kepala Seksi Statistik, Dokumentasi, dan Publikasi Diskominfo Kab. Tasikmalaya Nidar Nadrotan Naim Sujana, ST., MT. Kegiatan dilanjutkan dengan presentasi dan sesi FGD (Focus Group Discussion) yang dipandu oleh Analis Data dan Informasi Diskominfo Kab. Tasikmalaya Asep Kurniawan, S.T dan dan Gita Hernawati, S.Si. Kegiatan sosialisasi LAPOR! SP4N ini dihadiri oleh perwakilan masing-masing kecamatan yang ada di wilayah Kab. Tasikmalaya.

 

Dasar pelaksanaan SP4N LAPOR adalah Permenpan RB No. 62 Tahun 2018 mengenai Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Aplikasi Pengaduan Nasional adalah LAPOR!. Pengelolaan pengaduan penting  untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat karena tugas pemerintah adalah sebagai penyelenggara pelayanan publik, sebagai sarana perbaikan pelayanan publik, dan untuk terbangunnya sistem pelayanan publik yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

 

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) merupakan sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. SP4N dibentuk untuk mendorong “no wrong door policy” sehingga penyelenggara dapat mengelola pengaduan secara sederhana, cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi. Kemudian dengan diberlakukannya SP4N tersebut, penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

 

Beberapa dampak dari diimplementasikannya SP4N diantaranya, semakin mudah masyarakat mengirimkan pengaduan, menjadikan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai ukuran kinerja, dan menciptakan pemerintahan yag responsif dan memanfaatkan data pengaduan sebagai salah satu input dalam pengambilan kebijakan.

 

Sementara itu, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah aplikasi media sosial pertama di Indonesia yang melibatkan partisipasi publik dan bersifat dua arah, sehingga dalam aplikasi ini masyarakat dapat berinteraksi dengan pemerintah secara interaktif dengan prinsip mudah dan terpadu untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik.

 

 

 

 

 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya sebagai Ketua Tim Reformasi Birokrasi unit Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya memimpin Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya yang dihadiri oleh seluruh Tim Reformasi Birokrasi unit Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Hal tersebut sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

Pada Hari Kamis, 13 Juni 2019 pukul 09.00 WIB telah dilaksanaan FGD (Focuss Group Discussion) dalam rangka pemanfaatan Teknologi Informasi guna meningkatkan evektifitas dan efisiensi Pelayanan Publik lingkup Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Seksi LPSE, Aplikasi dan Data Base Eka Prasetya Esabara, S.STP, M. Si dan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tasikmalaya serta Manager BGES Witel Tasikmalaya.

 

 

 

 

 

 

Siaran Pers No. 102/HM/KOMINFO/05/2019

Jumat, 17 Mei 2019

Tentang

Pernyataan BRTI Mengenai Praktik Jual Beli Data Pribadi

 

 

Penyalahgunaan dan praktik jual beli data pribadi merupakan pelanggaran hukum. Pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dapat dikenakan tuntutan hukum sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia. Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan regulasi perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif.

Menanggapi pemberitaan di media massa berkaitan dengan kegiatan jual beli data pribadi, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menegaskan bahwa jual beli data pribadi adalah kegiatan yang melanggar hukum.

Ketua BRTI Ismail mengatakan perlindungan terhadap data pribadi secara umum sudah diatur oleh peraturan perundangan-undangan yang ada. Sebagaimana termaktub alam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.